SwaraBhayangkara.id – Aceh Barat – PT Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM) menyatakan secara tegas bahwa pihaknya menyambut baik setiap bentuk evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap aktivitas pengelolaan pelabuhan.
Direktur PT MPM Said Jauhari menilai evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan dan sekaligus menjadi sarana pendidikan publik mengenai pentingnya transparansi dalam sektor investasi daerah.
“Kami pada prinsipnya sangat mendukung evaluasi ini dan berharap pemerintah Aceh Barat tidak terpolarisasi oleh oknum-oknum yang berupaya menghambat atau bahkan membelokkan iklim investasi. Terkait audit, kami justru menyampaikan permintaan secara sukarela agar dilakukan audit oleh inspektorat Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan pelabuhan, sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan keterbukaan,” ujar Said Jauhari, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, selama ini PT MPM telah beberapa kali melakukan pertemuan resmi dengan DPRK Aceh Barat dan Inspektorat untuk membahas proses audit dan seluruh prosedur pengelolaan pelabuhan. Fakta tersebut, katanya, menunjukkan bahwa perusahaan terbuka terhadap kritik serta tidak menutup diri terhadap pengawasan lembaga resmi.
“Tujuan kami jelas, memberikan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai bagaimana pelabuhan dikelola. Hasil auditnya sudah keluar. Jika dibutuhkan untuk di-expose, kami siap menyampaikan rincian serta melampirkan nomor surat hasil audit dalam waktu dekat dan kami juga menjamin dan memastikan tidak ada unsur Wanprestasi dalam pengelolaan pelabuhan. Karena kami bekerja dan mengelola sesuai aturan dan MOU yang sudah tertuang” ungkapnya.
Said menegaskan, PT MPM tidak hanya sekadar menjalankan fungsi operasional pelabuhan, tetapi juga berkomitmen untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi lokal. Karena itu, pihaknya terus berupaya memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan daerah, termasuk kewajiban Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kewajiban administratif lainnya.
“Kami patuh pada aturan, tidak ada niat sedikitpun untuk melanggar. Semua mekanisme yang diwajibkan pemerintah daerah, seperti kontribusi PAD dan administrasi lainnya, telah kami jalankan. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap perubahan yang lebih baik untuk tata kelola pelabuhan ke depan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan investasi daerah harus berjalan beriringan dengan regulasi. Audit yang dilakukan oleh lembaga resmi, jelasnya, bukan hanya semata-mata bentuk pengawasan, melainkan juga bertujuan memberikan edukasi publik mengenai pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Investasi akan sehat jika tata kelola dan pengawasannya berjalan secara objektif. Kita harapkan jangan sampai ada narasi atau kepentingan tertentu yang mencoba menghambat proses ini. Karena jika pelabuhan dikelola dengan baik, maka masyarakat dan daerah yang pertama akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Said berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRK, hingga masyarakat, bisa bersinergi serta menempatkan evaluasi dan audit sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sebagai alat untuk mendiskreditkan.
“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Yang terpenting, ke depan pelabuhan ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi contoh bahwa investasi swasta bisa berjalan transparan serta selaras dengan kepentingan publik,” tutupnya. (Red)
